“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir,” katanya.
Nanik juga meluruskan tudingan yang menyebut pemberian MBG saat liburan sekolah dilakukan untuk menghabiskan anggaran. Dia menegaskan, justru terjadi penghematan anggaran yang signifikan sepanjang 2025.
“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.
Penghematan tersebut, lanjut Nanik, terjadi karena banyak mitra dan yayasan yang bersedia membangun dapur MBG secara mandiri atau Dapur Mandiri, sehingga BGN tidak perlu membangun seluruh dapur sendiri.
“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15.000/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, ahli gizi, dan akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik.