Berdasarkan temuan sementara, sekolah tersebut sebelumnya memiliki 12 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan, dengan tujuh orang guru. Namun, dalam perkembangannya, para siswa memilih melanjutkan belajar di madrasah dan hanya datang ke sekolah tersebut pada hari Jumat.
Munculnya kasus tersebut memunculkan anggapan bahwa BGN lemah dalam pendataan. Padahal, jarak antara SPPG dan sekolah tersebut hanya sekitar 10 menit. Namun, karena Kepala SPPG tidak pernah melakukan kunjungan ke sekolah, sementara distribusi MBG tidak dilakukan langsung ke sekolah dengan alasan akses melalui pekarangan warga, akhirnya kondisi riil di lapangan tidak diketahui.
“Ini karena SPPG malas, dan tidak mengecek ke lapangan,” kata Nanik.
Karena itu, selaku Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Nanik mewajibkan para Kepala SPPG untuk mendatangi langsung sekolah-sekolah penerima manfaat maupun posyandu. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi serta memperoleh data yang paling mutakhir.
“Jangan sampai terulang kasus seperti yang di Madura itu,” ujarnya.