Sementara terkait Pilkada serentak, kata dia Apeksi meminta pemerintah mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak. Selain itu diperlukan solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak.
"Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga," ucapnya.
Dia menyampaikan, rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut terkait bantuan sosial. Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.
"Data harus transparan, data harus update sehingga tidak ada persoalan data tidak valid, data tidak akurat," katanya.
Rapat Dewan Pengurus Apeksi dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, dua diantaranya hadir secara daring.