JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Bima Arya menepis kabar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hanya mengubah data wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) saja. Hal ini terkait polemik 4 wilayah yang sebelumnya di Aceh masuk ke Sumut.
Menurut Bima, pihaknya menerima 4.000 lampiran terkait pemutakhiran data. Jumlah itu berlaku untuk seluruh Indonesia, dan bukan hanya Aceh-Sumut saja.
"Yang terjadi adalah pemutakhiran data terkait kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia Jadi Bapak Menteri nggak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumut-Aceh saja, atau 4 pulau Aceh saja, tapi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani," ucap dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan pemutakhiran data tersebut dilakukan berdasarkan faktor geografis, historis, politis, sosial hingga kultural. Untuk itu, saat ini pihaknya telah menemukan data baru yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Dan novum ini akan kami jadikan melalui kelengkapan berkas yang kami sampaikan ke Bapak Kemendagri untuk disampaikan kepada Bapak Presiden," ungkap dia.
Sebelumnya, Kemendagri menggelar rapat membahas polemik empat pulau di Aceh yang berpindah administrasinya ke Sumut. Rapat tersebut digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025) siang.