JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar terkait kasus suap proyek infrastruktur di daerah itu. Penangkapan Samanhudi dilakukan lewat operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga antirasuah terhadap lima orang di dua daerah berbeda, yakni Blitar dan Tulungagung (keduanya masuk wilayah Provinsi Jawa Timur), Rabu (6/6/2018).
Samanhudi lahir di Blitar pada 8 Oktober 1957. Dia tercatat menjabat wali kota di daerah itu selama dua periode, yakni dari 2010-2015 dan 2016-sekarang. Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga pernah menjabat ketua DPRD Kota Blitar.
Periode pertamanya menjadi wali kota dimulai setelah dia memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blitar 2010 lewat dukungan PDIP dan PKB. Samanhudi yang ketika itu berpasangan dengan Purnawan Buchori berhasil mengalahkan empat pasangan kandidat lainnya, yaitu Anang Triono–Bambang Gunawan yang diusung Partai Golkar, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Hanura; Heru Sunaryanta-Sholih Muadi yang diusung Partai Demokrat; Hendro Ermono-Azhar Anwar yang diusung PPP dan PKS, dan; Zaenudin-Masrukin dari jalur perseorangan (independen).
Selanjutnya, periode keduanya menjabat wali kota Blitar dimulai sejak 17 Februari 2016. Sebagai petahana, Samanhudi dan pasangannya, Santoso, berhasil memenangkan Pilkada Kota Blitar 2015 dengan perolehan 67.934 suara. Ketika itu, dia kembali maju di pilkada lewat dukungan mayoritas partai politik yaitu PDIP, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, Partai Hanura, PAN, dan Partai Demokrat.
Sementara, kandidat pesaingnya, Mochsin-Dwi Sumardianto—yang maju lewat jalur perseorangan—hanya meraup 5.683 suara dalam rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.