JAKARTA, iNews.id - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku tidak menandatangani revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin menyebut, Jokowi justru menandatangani salah satu tahapan revisi UU KPK tersebut.
Boyamin menjelaskan, dalam tahapan pembuatan UU, pasti ada andil pihak eksekutif atau pemerintah. Jokowi disebut menandatangani pengiriman utusan pemerintah ke DPR untuk membahas revisi UU KPK tersebut.
"Waktu pengiriman utusan tadi kan tanda tangan," kata Boyamin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rapor Merah Antikorupsi, Perlu Taring KPK Lama?' di iNews, Selasa (24/2/2026).
"Itu artinya kan Pak Jokowi memang menyetujui untuk dibahas," ujar Boyamin.
Dia mengakui, ada sejumlah poin dalam revisi itu yang ditolak Jokowi. Salah satunya adalah penuntutan melalui Kejaksaan Agung. Namun, sejumlah poin kontroversial lain di revisi itu tetap diteruskan hingga UU disahkan.
Boyamin mengkritik Jokowi yang seolah terlambat menolak revisi UU KPK. Sementara itu, revisi UU KPK akhirnya tetap sah.