Juru bicara nasional Partai Perindo ini menambahkan, Indonesia tidak cocok menerapkan sepenuhnya sistim ekonomi liberal, dengan mengikuti harga pasar.
Dia menilai harus ada proteksi untuk kasus tertentu, apalagi tentang minyak goreng.
Indonesia adalah produsen minyak sawit atau CPO terbesar dunia dengan produksi rata-rata 47 juta ton per tahun.
"Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, wajar jika pemerintah dapat mengatur harga minyak goreng sesuai daya beli masyarakat. Menjadi tidak wajar jika harga minyak goreng dalam negeri sama dengan harga di luar negeri yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari kita," ujar Yerry.