Sedangkan pendekatan hukum, menurut Doni, pemerintah dalam hal ini selaku regulator, memiliki lebih dari 20 peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan dan lahan. Regulasi yang ada harus dipatuhi dan ditegakkan.
"Ketiga pendekatan tersebut, menjadi upaya saling terkait yang harus dilakukan secara simultan," kata mantan komandan Paspampres ini.
BNPB, Doni mengungkapkan, memiliki senjata pamungkas untuk melawan siapa saja, atau pihak mana saja yang dengan sengaja menghambat upaya-upaya terkait penanggulangan bencana. Yakni, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
"Namun pasal itu sepatutnya tidak akan kami gunakan. Kami percaya dengan pendekatan persuasif, kesadaran semua pihak, pembakaran hutan lahan dapat kita hentikan sejak hari ini," tuturnya.
Sebagai langkah awal, Doni mengungkapkan, BNPB telah melakukan koordinasi di antaranya dengan KLHK, BMKG, LAPAN, dan BRG. Tujuannya adalah guna optimalisasi pemantauan titik panas (hotspot) harian. Sementara, dengan TNI/Polri untuk kesiapan personel serta bersama-sama PPNS kementerian/lembaga terkait untuk sosialisasi dan penegakan hukum.
"BNPB didukung oleh Panglima TNI dan Kapolri, menyiapkan pasukan TNI/Polri tidak kurang dari 3.000 personel baik untuk pencegahan maupun untuk operasi pemadaman serta penindakan hukum," katanya mengungkapkan.
Doni menjelaskan, pelibatan pasukan tersebut juga berfungsi memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola hutan dan lahan pada saat musim kemarau, yang tidak lain untuk pencegahan. Selain itu juga, untuk memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.