JAKARTA, iNews.id – Menjaga wilayah perbatasan negara sejatinya tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah semata. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar, juga memiliki tugas untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.
Karena itulah, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan mendorong masyarakat yang tinggal di kawasan semacam itu untuk turut berperan aktif dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia. “Masyarakat tentu harus terus kita dorong agar mereka juga menjadi penjaga negara dalam artian bahwa mereka harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga wilayah dimana mereka berada,” ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah BNPP, Robert Simbolon, pada acara diskusi yang digelar Koran SINDO dan SINDOnews.com bersama BNPP di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Dalam diskusi bertajuk Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu itu, dia mengungkapkan bahwa upaya untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif menjaga wilayah perbatasan memang menjadi salah satu program BNPP. Nanti, kata Robert, akan ada program secara fisik seperti pembekalan ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, sehingga mereka mampu menjadi pemain dalam dunia ekonomi di wilayah perbatasan.
“Misalnya, soal kecintaan kepada Tanah Air, wawasan kebangsaan, semangat bela negara, ini terus kami dorong agar masyarakat perbatasan negara kita betul-betul tidak lagi memisah-misahkan, mana misalnya selama ini dikatakan ‘Merah Putih di dadaku negara lain di perutku’. Ke depan harus ‘Merah Putih baik di dada maupun di perut’,” ucapnya.
Selain masyarakat, Robert pun menyatakan peran media massa penting dalam menyosialisasikan pengelolaan wilayah perbatasan. Pasalnya, media massa mampu menjadi andalan dalam penyampaian informasi terkait program-program pemerintah.
“Media juga berperan untuk mengangkat apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya media bisa menjadi mitra pemerintah untuk mengetahui realitas di kawasan perbatasan negara,” kata Robert.