JAKARTA, iNews.id - Dokumen kependudukan selain Kartu Tanda Penduduk elekteronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa dicetak di kertas HVS 80 gram. Kebijakan tersebut efektif berlaku Juli 2020.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, kebijakan ini membuat pemerintah bisa berhemat anggaran hingga Rp450 miliar.
“Keuntungan bagi negara dilakukan penghematan anggaran,” ujar Zudan di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Dia menuturkan, melalui kebijakan tersebut pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran pengadaan blanko untuk dokumen kependudukan. Seperti blangko Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
“Lelang pengadaan barang tersebut tidak perlu diadakan karena cukup dengan kertas HVS berwarna putih. Dengan cara mengganti security printing menjadi kertas putih biasa. Setiap tahun, bisa dilakukan penghematan anggaran Rp450 miliar,” tuturnya.
Dia berharap kebijakan ini semakin mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Masyarakat, kata dia bisa mencetak secara mandiri dokumen kependudukan tersebut.
“Dukcapil menyediakan layanan online sehingga semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF lewat smartphone atau email," katanya.