Menurutnya, pemberian bonus kepada komisaris tidak sesuai dengan fungsi pengawasan yang seharusnya bersifat independen.
“Kalau kita lihat di negara lain, tidak ada komisaris atau non-executive director yang dapat bonus. Karena fungsi mereka adalah pengawasan,” tegas dia.
Sementara itu, Rosan menyebut langkah ini diambil berdasarkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan Danantara selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ini yang kita lakukan sekarang, dengan segala risikonya. Tapi patokan saya hanya satu, semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia,” jelasnya.