“Dan mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang, seperti juga harapan sebagian besar yang kemudian sudah memberikan masukan kepada kami di DPR,” ujarnya.
Sebelumnya, AMPB meminta pertanggungjawaban DPR bila tak mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Pernyataan itu sekaligus merespons sikap DPR terkait target pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.
Permintaan tersebut disampaikan aktivis AMPB Supriyono alias Botok saat beraudiensi dengan pimpinan DPR pada Kamis (27/8/2026) lalu.
“Kita meminta berita acara audiensi AMPB, ARIB, dan DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu digetok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas," ujar Botok saat itu.