"Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya," kata dia.
BPN mendatangi KPU dan melaporkan 17,5 juta pemilih dalam DPT yang mereka anggap bermasalah. Dari temuan BPN, sebanyak 9,8 Juta orang lahir pada 1 Juli. Kemudian sebanyak 5,3 juta orang lahir pada 31 Desember dan 2,3 juta orang terlahir pada 1 Januari.
"Ini yang kami anggap tidak wajar, karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500.000 (tanggal lahir yang sama) ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali. Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Dalam laporannya, BPN juga meminta KPU untuk mengecek di lapangan guna menyisir temuan data yang tidak wajar. Merespons permintaan itu, Viryan menegaskan bahwa KPU telah melakukan hal itu sebelumnya. Kendati demikian, KPU akan tetap menelisik temuan data dari BPN.
"Kita lakukan cek lapangan bersama-sama dengan menarik sample katakanlah dari 17,5 juta itu nanti di ambil samplenya berapa, benar atau tidak orangnya. Itu akan kami lakukan. Kita sih berharap ini (data 17,5 juta) bisa diserahkan datamya sejak Desember lalu sehingga bisa dilakukan pengecekan, namun demikian tetap kita kerjakan," kata dia.