JAKARTA, iNews.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan 17,5 juta data pemilih tidak wajar. Salah satunya Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan tanggal lahir.
Selain itu, pemilih tanpa Kartu Keluarga (KK) namun memiliki NIK. Kemudian banyak pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan belum terekam data baru tetapi masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Banyaknya data invalid yang ditemukan, patut dicurigai karena hampir semua data invalid berasal dari NIK yang banyak berkaitan dengan dukcapil sebagai penanggung jawab atas keabsahan dan keakurasian data," ujar Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Senin (1/4/2019).
Kepala Media Centre BPN Prabowo-Sandi, Ariseno Ridhwan mengatakan, di daerah Madura banyak tanggal lahir tidak sesuai dengan NIK. Dia mencatat ada 9 juta lebih DPT dengan tanggal lahir yang sama.
"Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 16 ada sejumlah orang bertanggal lahir sama. Ada pula DPT dengan tanggal lahir pada tahun masehi atau tahun terlalu tua bahkan belum lahir sudah masuk DPT," ucapnya.
Dia menuturkan, persoalan ini diungkap bukan bertujuan untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). BPN hanya ingin mendorong kedaulatan pemilih dan pemilu yang berasas jujur, adil, langsung dan rahasia.
"BPN mendorong KPU untuk memverifikasi langsung data DPT tidak wajar pada setiap TPS yang telah dilaporkan," tuturnya.