JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti buka suara soal heboh klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat berubah karena Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak valid. Ia menegaskan bahwa seluruh data bersifat dinamis.
"Nggak, bukan begitu, bukan datanya tidak valid. Semua data itu dinamis, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi bersama untuk melakukan pemutakhiran, dan sensus (ekonomi) menjadi salah satu upaya kita untuk memutakhirkan kondisi masyarakat dan usaha terkini," ujar Amalia saat ditemui di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Polemik DTSEN sebelumnya muncul setelah ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi sebagian warga dengan klasifikasi desil. Sorotan juga mengarah pada desil 9 dan 10 yang menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Penyesuaian klasifikasi dilakukan melalui proses pemutakhiran untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih sesuai dengan situasi terkini. BPS turut memberikan pendampingan langsung dalam proses pembaruan data.
Pendampingan tersebut dilakukan untuk mengoreksi informasi administratif yang tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual. Hasil pemutakhiran kemudian digunakan untuk memperbarui profil sosial ekonomi masyarakat dalam basis data nasional.
Amalia menekankan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas DTSEN. Keterbukaan warga saat memberikan informasi terbaru dinilai membantu BPS menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
"Data itu dinamis, dan setelah kami lakukan pemutakhiran dengan pendampingan BPS serta kerja sama masyarakat yang kooperatif, terbukti datanya sesuai dengan fakta di lapangan. Kuncinya pemutakhiran data itu sangat penting supaya selalu mencerminkan kondisi terkini masyarakat," kata Amalia.