YOGYAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) memastikan akan mendampingi proses perbaikan input data desil yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jika ditemukan ketidaksesuaian dengan realitas di lapangan. Langkah ini diambil menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait hasil survei kriteria ekonomi yang dinilai kurang tepat.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan segera melaporkan ke pihak kelurahan setempat apabila menemukan kejanggalan pada status desil penerima bantuan maupun program pemerintah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pemprov DIY, Danang Setiadi mengungkapkan, pendataan desil oleh BPS pada dasarnya bersifat terbuka dan dinamis. Artinya, data tersebut dapat terus diperbarui menyesuaikan kondisi ekonomi riil warga.
"Survei desil yang ada saat ini bersifat terbuka dan dinamis. Jika ada kesalahan desil, hal itu dapat diperbaiki pada periode pembaruan data berikutnya menyesuaikan aduan masyarakat," ujar Danang Setiadi, Senin (24/8/2026).
Danang meminta warga tidak perlu panik dalam menyikapi hasil survei yang ada, karena Pemprov DIY berkomitmen mengawal pembaharuan data hingga sesuai dengan fakta ekonomi masyarakat di lapangan.
Pemprov DIY turut menyampaikan keprihatinan atas munculnya keluhan warga mengenai pendataan ini. Kendati demikian, pihak pemerintah menilai ada beberapa faktor yang memicu perbedaan persepsi di masyarakat terkait penetapan desil.
Salah satu pemicunya adalah masih minimnya pemahaman publik mengenai standar pendataan serta cepatnya perubahan dinamika ekonomi rumah tangga.