"Kami, Fraksi PDI Perjuangan, akan menyampaikan pertimbangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat kami, sebagai berikut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan terdapat 13 anggota fraksinya yang ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat.
“Kami mewakili beberapa anggota, ada 13 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang terhimpun sampai hari ini yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapatnya dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR,” kata Doli.
Dia menjelaskan, pengajuan tersebut dilatarbelakangi dinamika yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai legitimasi posisi wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujarnya.