Pertemuan ini berlangsung setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait pengusulan dua nama calon Wapres pengganti Gibran.
Yusril menjelaskan, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Proses penentuan kandidat tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Negara.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menambahkan, Presiden dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai koalisi. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," katanya.