Puan kemudian berbicara soal kewenangan negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bekerjwa dengan profesional.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” ucap Puan
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” tuturnya.
Puan pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Prabowo.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan
fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.