Namun Firli Bahuri menyadari bahwa meskipun pihaknya tetap harus melakukan penindakan karena upaya pendidikan masyarakat dan pencegahan tidak mungkin bisa menghilangkan praktik korupsi sampai 100 persen.
"Kami menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bersuara untuk aktivitas korupsi yang ada di sekeliling bapak ibu sekalian membantu KPK dalam bahu-membahu memberantas korupsi. KPK terus mengabdi sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi," kata Firli Bahuri.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, total uang sebesar Rp1,9 miliar dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terkait suap laporan keuangan.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan sebagai realisasi kesepakatan IA dan MA memberikan uang sekitar Rp100 juta kepada ATM di salah satu tempat di Bandung.
Tersangka penerima suap berinisial ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai permintaan IA. Dimana nantinya objek audit untuk SKPD tertentu, jadi ada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan atau dibatalkan.
"Proses audit Februari - April 2022 dengan hasil rekomendasi diantaranya tindak lanjut rekomendasi 2020 sudah dilaksanakan dan program audit keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini," kata Firli Bahuri.
Adapun kata Firli, temuan fakta Dinas PUPR salah satunya peningkatan jalan rute Kandang Roda Pakan Sari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak (harus didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK).
"Dalam proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa dalam bentuk uang mingguan minimal Rp10 juta. Sehingga selama total pemeriksaan diberikan uang tunai Rp 1,9 Miliar," kata Firli Bahuri.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, tindak pidana suap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk mendapatkan predikat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021.
"Konstruksi perkara sebagai berikut AY sebagai Bupati Bogor ingin agar Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan daerah 2021 oleh BPK Perwakilan Jawa Barat," ujar Firli Bahuri.