JAKARTA, iNews.id - Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil mengancam akan bergabung dengan Malaysia karena polemik Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas di wilayahnya. Hal itu pun menjadi pembahasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan menyebutkan saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan internal terkait sikap dari Bupati Meranti tersebut.
"Sedang ada pembahasan di internal," ujar Benny, Senin (12/12/2022).
Benny pun belum bisa memastikan apakah Muhammad Adil atau jajaran terkait akan dipanggil Mendagri Tito Karnavian untuk proses klarifikasi.
"Kita tunggu hasil pembahasan, ya mas," kata Benny.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aidil mempertanyakan hal itu di depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adil menjelaskan pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dolar AS per barel. Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dolar AS per barel.