PATI, iNews.id - Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gelombang penolakan warga. Kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat ini berujung pada demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).
Pada Rabu (13/8/2025), ribuan massa memadati halaman kantor Pemkab Pati. Sudewo, mengenakan kemeja putih dan peci hitam, muncul di hadapan demonstran dan naik ke atas mobil polisi untuk memberikan pernyataan.
Belum sempat berbicara panjang, massa melemparkan botol air mineral ke arah bupati. Lemparan itu memaksa Sudewo turun, sementara ajudannya cepat menangkis botol dengan tameng bertuliskan “Polisi”.
“Selama Sudewo belum menemui rakyat, kita tunggu!” kata seorang warga di lokasi aksi yang disiarkan langsung iNews TV.
Kericuhan sempat pecah antara massa dan aparat kepolisian. Polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Namun, demonstran kembali berkumpul di sekitar kantor Pemkab.
Awal kontroversi terjadi pada Juli 2025 ketika Pemkab Pati mengumumkan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Pemerintah daerah berdalih kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, warga menilai langkah tersebut terlalu membebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Menanggapi gelombang protes awal, Bupati Pati Sudewo sempat membuat pernyataan yang dianggap menantang. Dalam salah satu kesempatan, ia menyatakan bahwa warga yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut “silakan berdemo”.
“Siapa yang akan melakukan aksi? Silakan lakukan, jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju … Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati,” kata Sudewo beberapa waktu lalu.
Setelah tekanan publik semakin besar, Pemkab Pati mengumumkan pembatalan kenaikan PBB-P2. Sudewo juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Meski begitu, aksi protes tetap berlanjut karena warga menuntut pertanggungjawaban dan mendesak pengunduran dirinya dari jabatan bupati.