JAKARTA, iNews.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan sejumlah fakta tentang penolakan warganya atas keputusan pemerintah pusat menjadikan Pangkalan Militer Natuna sebagai lokasi karantina 238 warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China. Dia mengakui, warganya sempat meminta kepada pemerintah untuk memindahkan tempat karantina para WNI itu dari pangkalan militer ke kapal perang saja.
“Betul, masyarakat kami minta supaya (238 WNI) itu diisolasi di kapal perang, di rumah sakit kapal perang, di laut,” kata Rizal di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/1/2020).
Kendati demikian, permintaan warga akhirnya batal setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mendengarkan langsung pemaparan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, mengenai alasan pemerintah pusat memilih Pangkalan Militer Natuna sebagai tempat karantina para WNI itu. Terawan, kata dia, menyampaikan bahwa proses observasi atau karantina di seluruh dunia itu tidak diperkenankan untuk dilakukan di kapal.
“Tetap (harus) di darat. Makanya jalan pintas diambil di hanggar yang baru dibangun itulah disulap menjadi tempat isolasi,” ujarnya.
Rizal memastikan, warganya saat ini tidak diperbolehkan berada di dekat tempat karantina tersebut. Larangan itu bertujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. “Dan sampai saat ini belum ada laporan warga kita yang kena batuk, sesak nafas atau pilek itu belum ada,” ucapnya.