JAKARTA, iNews.id - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati cantik itu diketahui salah satu politikus Partai Hanura.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, partainya bersikap tegas terhadap kadernya yang terjerat kasus hukum. Partai Hanura berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi
"Sikap kami tegas tidak pernah mentolerir apa pun bentuk kejahatan korupsi. Baik yang dilakukan kader atau pun pengurus partai," ujar Benny ketika dikonfirmasi iNews.id melalui telepon, Selasa (30/4/2019).
Dia mengakui, KPK tidak sembarangan menangkap orang. Dalam prosesnya orang yang terjerat kasus di KPK selalu berakhir di penjara.
"Jika merujuk berbagai kasus yang ditangani KPK sulit untuk siapa pun yang terjerat dalam tindakan OTT ini terbebas dari masalah hukum. Artinya, dari kasus yang ditangani sampai pada urusan pembuktian, penetapan, nanti menjadi terdakwa belum ada yang bebas. Jadi partai tidak akan memberikan bantuan hukum dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK," katanya.
Sri Wahyumi ditangkap KPK terkait kasus proyek di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya, Sri Wahyumi dibawa ke Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa.