Kedua, buruh mempertanyakan peruntukan potongan Tapera. Mereka khawatir uang mereka akan dikorupsi, seperti yang terjadi pada kasus Asabri dan Taspen.
"Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah oleh para menteri yang bertanggungjawab, buktinya di korupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh, tidak rela uang ini dikorupsi," tutur Said Iqbal.
Said Iqbal juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP No.21 tahun 2024 tentang Tapera dan memberikan jaminan keamanan uang buruh.