JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mendukung langkah pemerintah membatasi masuknya warga negara asing (WNA) ke Papua. Menurut dia, pemerintah perlu mencegah berbagai upaya yang bisa memperkeruh keadaan di bumi cendrawasih.
Andreas mengatakan, dalam situasi yang terjadi belakangan ini di Papua, dia melihat ada sejumlah pihak dari luar yang menginginkan persitiwa atau konflik di Papua bisa dibawa ke dunia internasional. Dia menyebut upaya itu sebagai “internasionalisasi konflik Papua”.
“Oleh karena itu, saya kira sebagai negara berdaulat, kita bisa membatasi (WNA ke Papua). Enggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua, selama mereka memberikan indikasi-indikasi bahwa keberadaan mereka justru untuk mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua ini,” kata Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/9/2019).
Dia pun menceritakan soal kunjungannya ke Belanda satu pekan yang lalu. Di negeri kincir angin itu, para pendukung separatis mendengung-dengungkan isu Papua sebagai masalah yang sangat besar. Padahal, faktanya tidak seperti itu. Karenanya, Andreas mengingatkan, gerakan internasionalisasi semacam ini harus dipikirkan betul oleh pemerintah.
“Nah, ini yang saya kira hal-hal yang menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah Papua ini,” ujar dia.
Terkait dengan pemblokiran akses internet di Papua, dia menilai kebijakan itu dilakukan pemerintah semata-mata untuk membendung masuknya atau keluarnya informasi yang justru hanya memperparah kondisi di Papua.
“Karena dari pantauan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), dari sekian banyak info yang beredar, lebih banyak info yang tidak benarnya daripada yang benarnya. Jadi, (pemblokiran internet) itu kan hanya sementara, bukan untuk permanen. Sifatnya temporer, untuk mengatasi masalah. Negara punya otoritas memendung sementara,” ucap Andreas.