Mendagri Tito Karnavian menegaskan akan membangun mercusuar di Pulau Karang Singa, Kepri untuk menegaskan kedaulatan NKRI. (Foto: Kemendagri)
Dita Angga

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan membangun mercusuar di Pulau Karang Singa, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Pembangunan dilakukan untuk menegaskan pulau yang berada di perbatasan dengan Malaysia dan Singapura itu sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Karang Singa, Kamis (13/01/2022). Tito mengatakan belum ada tanda permanen yang menunjukkan pulau tersebut sebagai bagian dari Indonesia.

"Ini saya lihat belum ada tanda yang permanen, yang ada hanya buoy saja, (tanda navigasi) pelampung," katanya dikutip dari siaran pers BNPP, Jumat (14/1/2022).

Dia mengatakan jajarannya langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera membangun mercusuar sebagai salah satu tanda kedaulatan negara.

"Mercusuarnya dibuat tahun ini, kita ingin tanda itu menunjukkan bahwa memang berdaulat di teritorial kita," tuturnya.

Mantan Kapolri ini menyebut Pulau Karang Singa memiliki letak strategis yang menyambungkan perairan Indonesia dengan Selat Malaka.

Sebagai salah satu selat yang penting dan menjadi jalur perlintasan utama berbagai negara, dia  menilai pulau karang tersebut berada di "choke point" yang sangat penting. Sehingga harus dijaga dan diberi tanda Pulau Karang Singa merupakan wilayah NKRI.

Tito menilai menjaga kedaulatan negara merupakan tugas yang penting karena menyangkut wilayah teritorial yang berimplikasi pada banyak hal. Dia pun mengatakan, menjaga kedaulatan di batas terluar perlu dilakukan agar peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tak terulang kembali.

Sekretaris BNPP, Restuardy Daud menambahkan mercusuar tersebut segera dibangun oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun ini. Kemudian disiapkan pengembangannya secara permanen lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.


Editor : Rizal Bomantama

BERITA TERKAIT