JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kisruh Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko, beberapa waktu lalu. Di mana, saat itu Jokowi sempat meminta pandangan dari Mahfud MD soal polemik Partai Demokrat tersebut.
Mahfud menceritakan, sejak awal Istana sama sekali tidak mencampuri politik Partai Demokrat antara AHY dengan Moeldoko. Meskipun, Moeldoko sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Alhasil, kata Mahfud, dia dan Menkumham Yasonna Hamonganan Laoly menghadap Presiden untuk berdiskusi.
"Kalau Istana mau masuk, sebenarnya kan ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar. Tetapi pada waktu itu, saya bersama Menkumham menghadap Presiden," kata Mahfud saat diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rachbini, pada Rabu (29/9/2021), malam
Kemudian, Mahfud mengaku bahwa saat itu Jokowi sempat bertanya landasan hukum terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang. Mahfud menjelaskan bahwa KLB tersebut seharusnya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu, atau kongres itu, harus diminta oleh pengurus yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, harus sekian anu," kata Mahfud.
"Jadi itu tidak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum, tidak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi," tuturnya.