Usai rapat itu, Menhan Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Prabowo mengaku melakukan koordinasi rutin untuk membahas sejumlah hal, termasuk klaim China di Laut Natuna.
Berikut rangkuman komentar para menteri terkait klaim China:
Menko Polhukam Mahfud MD
“Tentu secara hukum nasional, UNCLOS 1982 itu sudah jelas kok, China nggak punya hak atas itu dan ZEE Indonesia itu ditetapkan oleh UNCLOS. Itu satu unit PBB yang menetapkan tentang perbatasan wilayah air antar-negara itu. Itu yang sudah diputuskan. Kita lihat ajalah.”
Menlu Retno Marsudi
”Wilayah ZEE Indonesia di Peraian Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.”
Menhan Prabowo Subianto
"Tentunya masing-masing pihak punya sikap. Ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik. Bagaimana pun, China adalah negara sahabat. Kita cool saja, kita santai yah"
Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan
”Tidak usah dibesar-besarkan. Ini harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan. Kita enggak pernah tahu ada klaim itu. Kita enggak pernah mengakui itu. Sebenarnya sederhana kok, jadi enggak usah terlalu diributin.”