JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus penembakan dan pembunuhan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). TGPF berisikan 30 orang, terdiri atas pejabat dan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.
Pembentukan TGPF tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Kabupaten Intan Jaya. Surat keputusan ini ditetapkan pada Kamis (1/10/2020).
“Memutuskan, Kesatu: Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Intan Jaya, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut TGPF Intan Jaya,” bunyi salinan keputusan Menko Polhukam, dikutip Jumat (2/10/2020).
Dalam surat ini Mahfud menyatakan TGPF Intan Jaya mempunyai tugas mencari dan menemukan fakta terhadap peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. TGPF bekerja untuk mencari informasi yang benar dan objektif untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat.
TGPF berisikan 30 orang. Selain Mahfud MD sebagai Penanggung Jawab, terdapat pula 11 orang yang bertindak sebagai Pengarah. Kemudian terdapat 18 orang yang bertugas sebagai Tim Investigasi Lapangan dengan dipimpin oleh Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto.
Seperti diketahui, Kelompok Kriminal Bersenjata kembali menebar teror di Intan Jaya. Mereka membunuh dua warga sipil dan dua anggota TNI. Pemerintah menengarai teror ini seperti aksi-aksi sebelumnya, marak dilakukan jelang ulang tahun Organisasi Papua Mardeka, 1 Desember.
Berikut 30 anggota TGPF Intan Jaya:
Penanggung Jawab
1. Mahfud MD (Menko Polhukam).
Pengarah
1. Tri Soewandono (Sekretaris Kemenko Polhukam) (Ketua).
2. Purnomo Sidi (Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam).
3. Lutfi Rauf (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam).
4. Rudianto (Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam).
5. Armed Wijaya (Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam).
6. Janedjri M Gaffar (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam).