JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta menindaklanjuti aspirasi mubalig yang meminta namanya dicabut dari daftar penceramah versi Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag seharusnya mengonfirmasi dulu kepada mubalig sebelum namanya dimasukan ke daftar penceramah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, daftar penceramah yang dibuat Kemenag memunculkan keresahan di antara mubalig. Dia khawatir daftar penceramah yang dibuat Kemenag memunculkan dikotomi antara penceramah pemerintah dengan di luar pemerintah.
"Kabarnya beberapa mubalig yang masuk dalam daftar 200 mubalig rekomendasi Kemenag minta namanya dihapus. Saya kira Kemenag harus dengarkan aspirasi ini. Jangan-jangan sejak awal para mubalig kita memang tidak dikonfirmasi dulu akan masuk daftar," ujar Eddy yang dikutip, Senin (21/5/2018) dari akun Twitter @eddy_soeparno.
Menurutnya, banyak mubalig yang namanya tidak masuk di dalam daftar penceramah versi Kemenag, malah memiliki banyak pengikut dan layak didengar nasihatnya. Dia yakin para mubalig tidak mempertanyakan namanya tidak dicantumkan dalam daftar penceramah.
"Yang tak kalah penting juga adalah Kemenag juga harus menjelaskan apa dan bagaimana standar penilaian seseorang bisa masuk dalam daftar 200 mubalig rujukan Kemenag. Hal itu tentu bisa menjawab kenapa seorang bisa masuk daftar atau tidak masuk daftar," ucapnya.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memiliki alasan sendiri mengeluarkan daftar penceramah. Pihaknya banyak menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.
"Selama ini, Kemenag sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig," kata Lukman dikutip dari laman kemenag.go.id.