Rencana integrasi lembaga riset dalam satu Badan Riset Nasional (BRN) yang bertujuan menjawab 10 years challenge menjadi terobosan Jokowi di periode kedua pemerintahan yakni 2019-2024.
Paling tidak pembentukan BRN bisa lebih memaksimalkan alokasi dana riset yang tersebar di banyak kementerian yang jumlahnya mencapai Rp24,9 triliun pada 2018.
"Memang jumlah tersebut masih kurang. Oleh karenanya, keterlibatan BUMN dan swasta sangat penting. Semua negara yang maju di bidang riset, tidak ada yang mengandalkan dana APBN atau dana pemerintah,” kata Marlinda.
Politikus Partai Golkar ini menuturkan, justru di Korea, Jepang, China, atau Jerman pihak swasta lebih banyak melakukan riset yang menggandeng universitas.
”Tinggal perlu diatur pola kerjasama dana riset dari swasta dengan universitas sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.