“Untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” ujarnya.
Dasco menambahkan, DPR melalui Komisi IX juga akan mengawal dan mengawasi evaluasi MBG yang dijalankan oleh BGN, termasuk memberikan masukan serta saran.
“Komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG. Ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Sebelumnya, berdasarkan data BGN sejak Januari hingga 22 September 2025, terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.