Masukan yang diterima justru diposisikan sebagai pemicu positif untuk memacu transparansi dan perbaikan pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.
Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, OJK terus berkoordinasi secara intensif dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia (BEI) agar infrastruktur pasar semakin kredibel di mata investor internasional.
Mengenai potensi status pasar Indonesia di MSCI, Friderica menyatakan regulator terus berupaya maksimal agar Indonesia terhindar dari pemeringkatan sebagai pasar tunggal (stand-alone market).
Langkah pengawasan OJK di sektor pasar keuangan tecermin dari realisasi penindakan hukum sepanjang tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi sebelumnya menjelaskan bahwa OJK telah memproses berbagai pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, akumulasi sanksi denda yang dijatuhkan mencapai Rp2,23 triliun kepada 169 pihak. Selain sanksi finansial, OJK melayangkan enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, serta lima perintah tertulis.
"Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis," jelas Hasan dalam konferensi pers virtual.