JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menolak untuk mengesahkan Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara. Putusan ini disambut gembira kubu Cikeas.
Sejumlah pengurus Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY langsung menyindir kubu Moeldoko. Mereka bahkan mengingatkan uang tidak bisa membeli hukum.
“Keadilan sudah tiba di tempatnya. Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” kata politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Rabu (31/3/2021).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam konferensi pers menyebut pemerintah telah menerima permohonan pengesahan Partai Demokrat hasil KLB pada 16 Maret 2021. Berdasarkan aturan yang berlaku, Kemenkumham selanjutnya memeriksa berkas permohonan tersebut.
Berdsaarkan verifikasi, Kemenkumham memutuskan untuk mengembalikan berkas itu karena tidak lengkap. Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan pimpinan daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC serta tidak adanya disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
Yasonna memberikan batas waktu sesuai aturan untuk melengkapi berkas tersebut. Namun hingga batas waktu, kelengkapan itu tidak terpenuhi.
“Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang Sumut tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna dalam konferensi pers.
Sejumlah mantan kader Partai Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KLB menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina.