JAKARTA, iNews.id – Tim Hukum Prabowo-Sandi berharap dalam sidang pembacaan putusan gugatan Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjelaskan posisi cawapres 01 KH Ma’ruf Amin di dua bank syariah. Menurut jadwal, sidang tahap akhir sengketa pilpres itu akan digelar Kamis (27/6/2019).
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, tetap berkukuh bahwa Ma’ruf tidak bisa maju sebagai cawapres lantaran jabatan yang dipegang mantan rais aam PBNU itu di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Pasalnya, dua bank itu menurutnya adalah bagian dari BUMN.
Tak hanya itu, Denny juga membandingkan secara apple to apple dengan sikap yang diambil salah satu kliennya, Sandiaga Salahuddin Uno, yang memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta saat maju dalam kompetisi Pilpres 2019.
“Intinya, ini (posisi Ma’ruf) satu argumen yang saya pikir harus dijelaskan dalam putusan MK dengan baik. Bagaimana antikorupsi ada di situ, bagaimana rangkap jabatan ada di situ, bagaimana etika bernegara yang menjadi salah satu Tap MPR awal kita reformasi ada di sana,” ujar Denny di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Bahkan, kata dia, keuangan Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah yang bersumber dari keuangan BUMN itu juga merupakan keuangan negara yang mana tetap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, posisi Ma’ruf di dua bank itu patut dipersoalkan saat yang bersangkutan maju sebagai cawapres.
“Jadi, dari segi keuangan negara, putusan MK sudah mengatakan keuangan BUMN adalah keuangan negara. Begitu BUMN turunkan sahamnya ke anak perusahaan, itu perusahaan negara. Makanya, anak usaha BUMN tetap diperiksa BPK,” ucapnya.