Teknologi AI, kata dia, hanya mendukung produk jurnalistik. Verifikasi tetap dilakukan redaksi. Dewan Pers menekankan harus ada disclaimer produk jurnalistik apakah menggunakan teknologi AI atau tidak dan apakah sudah ada proses verifikasi atau belum.
"Penerapan AI harus terukur, terencana, dan dapat dikendalikan oleh redaksi. Ini harus sesuai kode etik jurnalistik. kemajuan teknologi tidak dapat diabaikan begitu saja. Proses jurnalistik, judgement redaksi masih diperlukan," kata Yadi.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi, Nezar Patria menyebut, AI memang memiliki sebuah persoalan sendiri. Dunia jurnalistik pun ada di persimpangan jalan.
"News gathering yang mencari AI, semua ada di internet dan gadget kita. Chat GPT kecerdasan semakin lama semakin membaik. Kemampuan dalam membuat sebuah narasi atau berita lebih baik. Algaritma platform media sosial dapat mengambil audiens yang sangat targetif. Jurnalisme kita ada di persimpangan jalan dengan adanya kecerdasan buatan tersebut," kata Nezar.