Dia menjelaskan, prinsip netralitas yang dijalankan Indonesia selama 75 tahun membuat iklim investasi terbuka bagi korporasi dari Rusia, China, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, hingga Australia. Kepastian tersebut, kata dia, menjadi jaminan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia.
Selain menjamin keamanan investasi, Hashim juga mengajak pelaku industri dan korporasi Thailand memanfaatkan pasar karbon Indonesia. Menurutnya, perdagangan karbon dapat menjadi sarana bagi perusahaan global untuk memenuhi kebutuhan kredit pengimbangan emisi (carbon offset).
"Kami telah memulai pasar karbon sejak 9 Juli agar mereka yang perlu mengompensasi emisi dapat membeli kredit melalui pasar karbon Indonesia, dan hal ini tentu ditawarkan kepada perusahaan serta manufaktur Thailand," tuturnya.
Hashim menambahkan, penguatan pasar karbon didukung oleh regulasi nasional di bidang iklim serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum COP31.
Di akhir paparannya, Hashim menilai hubungan Indonesia dan Thailand telah teruji dalam berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan Asia 1997 hingga tantangan kenaikan harga energi global akibat penutupan Selat Hormuz. Karena itu, dia mendorong kedua negara memperkuat kolaborasi untuk menghadapi guncangan ekonomi global.
"Kita berbagi nasib yang sama, mulai dari krisis sejarah hingga dampak penutupan Selat Hormuz pada harga energi dan komoditas, sehingga ada dorongan lebih besar bagi kita untuk berkolaborasi membentengi diri dari guncangan eksternal," ucap Hashim.