“Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sejak awal sudah melakukan pemetaan dan analisis jumlah siswa yang akan masuk sekolah, kemudian dibandingkan dengan kuota yang ada. Khusus untuk jalur zonasi, kami melibatkan para RT, RW, keluarahan, kecamatan, dan dinas terkait pemetaan zona prioritas 1, 2, dan 3 dari masing-masing daerah, hingga menentukan batas wilayah untuk seleksi zonasi. Jadi tidak hanya mengambil data dari peta saja. Hal ini untuk meminimalisir protes dan permasalahan terkait zonasi, karena sejak awal kita sudah berkolaborasi dengan unsur masyarakat dan dinas terkait lainnya,” ujar Horale.
Horale menambahkan, kerja sama erat antarlembaga dan unsur masyarakat menjadi kunci dari kesuksesan pelaksanaan PPDB. Seperti halnya keterlibatan Dinas Dukcapil terkait Kependudukan dan Dinas Sosial terkait rekomendasi untuk jalur afirmasi.
Menurut Horale, pihaknya tidak lagi menerima rekomendasi dari RT atau RW saja, melainkan harus melalui level Dinas Sosial untuk mengeluarkan rekomendasi. Selain itu, melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam terkait pemetaan RT pada sistem jakartasatu.jakarta.go.id dalam pembentukan peta zonasi yang dapat diakses oleh masyarakat
Hal senada juga disampaikan oleh Syarif selaku Ketua Pelaksana PPDB SMAN 3 Jakarta. Syarif menyebut, pihak sekolah bersama unsur warga sekitar sekolah telah dilibatkan sejak awal dalam pemetaan peserta didik. Unsur warga tersebut diminta untuk langsung turun ke lapangan dalam rangka membantu verifikasi dan validasi data yang ada, sehingga kolaborasi menjadi salah satu kunci pelaksanaan PPDB yang berkualitas.
Kedua, lanjut Horale, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membentuk tim Sistem Data dan Nilai Rapor (Sidanira) yang bertugas melakukan verifikasi. Dalam proses verifikasinya, tim Sidanira juga bekerja sama dengan induk organisasi keolahragaan dan induk organisasi terkait lainnya dalam hal keabsahan sertifikat yang diajukan masyarakat.