Usulan tersebut muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.
Dengan demikian, penentuan wakil presiden pengganti akan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR. Usulan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi dan komunitas santri, menjadi bagian dari dinamika aspirasi publik dalam proses tersebut.