SLEMAN, iNews.id – Mantan ketua MPR Amien Rais tidak banyak berkomentar dalam menanggapi perkara dugaan penyimpangan dana Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017 yang menyeret-nyeret nama Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Perkara pidana itu saat ini sedang ditangani kepolisian.
“Dana kemah itu urusan polisi ya,” ujar Amien Rais di sela acara silaturahmi kader Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan calon presiden Prabowo Subianto di Hotel Prima SR, Jalan Magelang Km 11 Sleman, Rabu (28/11/2018).
Kendati demikian, Amien melihat ada sesuatu yang dirasa tidak adil dalam penanganan kasus korupsi di negeri ini. Pasalnya, ada kasus yang nilai kerugiannya mencapai triliunan rupiah, tapi tidak ditangani dengan cepat oleh penegak hukum. Termasuk di antaranya tiga proyek besar yang bermasalah, yaitu reklamasi Teluk Jakarta (dengan nilai Rp300 triliun), proyek Meikarta (Rp280 triliun), dan proyek mangkrak kereta cepat Jakarta–Bandung (Rp80 triliun).
“Itu penuh dengan korupsi, gasak kedaulatan bangsa. Tidak ada izin, tidak digasak (oleh penegak hukum),” ujarnya.
Sementara, di Malang, Jawa Timur, semua angota DPRD diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dijerat dengan undang-undang antirasuah dengan nilai korupsi hanya sekitar Rp12 juta. Di sinilah, menurut Amien, rezim di Indonesia saat ini tampak tidak adil dalam menegakkan hukum. Simpati penguasa lebih besar kepada korporasi. “Nanti saya akan kasih kuliah tentang itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amen Rais juga mengungkapkan rencananya untuk hadir dalam Reuni Akbar 212 yang akan dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pusat, Minggu (2/12/2018) ini. “Pasti saya akan datang,” tuturnya.