JAKARTA, iNews.id - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta tiga lembaga ikut mengawasi penggunaan dana bantuan penanganan corona. Mereka yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan.
Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan corona. Dia tidak ingin kerja sama semua elemen bangsa untuk segera menyudahi wabah corona dinodai dengan korupsi.
"Tidak boleh terjadi korupsi di tengah upaya besar kita menghadapi bencana yang luar biasa ini," kata Doni di Jakarta, Sabtu (11/4/2020).
Dia pun meminta masyarakat mengawasi penggunaan dana bantuan penanganan corona. Doni mengimbau masyarakat langsung meelaporkan ke aparat berwajib saat menemukan indikasi korupsi.
Aparat penegak hukum juga diminta tegas menindak siapapun yang hendak mencari keuntungan pribadi di tengah kondisi seperti ini. Selain itu dia juga mengingatkan kelompok masyarakat tertentu yang mengambil keuntungan dari wabah corona.
Doni mengaku masih terus menerima keluhan mengenai ketersediaan masker yang langka serta harganya melambung. Begitu juga dengan harga alat rapid test yang melambung memanfaatkan rasa khawatir di masyarakat.
"Ada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Siapa saja yang mengganggu akses dalam penanganan kebencanaan seperti sekarang ini, bisa dikenakan tindakan pidana sesuai Pasal 77," katanya.