Aruna dan para pemangku kepentingan menyusun rencana kerja yang dapat dijadikan patokan untuk memantau, mengevaluasi strategi pengelolaan, dan mengidentifikasi isu material yang harus diatasi.
Pemangku kepentingan terdiri atas DKP Provinsi Kalimantan Timur, Diskan Penajam Paser Utara, DP3 Balikpapan, BKIPM Kelas I Balikpapan, Stasiun SDKP Tarakan, Pusriskan BRIN, nelayan binaan Aruna, dan WWF Indonesia.