JAKARTA, iNews.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Abdul Kholik mendorong peran strategis alat kelengkapan DPD yang khusus memantau pelaksanaan peraturan daerah (perda). Langkah ini penting untuk menjembatani DPD dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Perlunya peran strategis alat kelengkapan DPD ini disampaikan Kholik saat menjadi pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Strategis DPD RI dalam Mewujudkan Daerah Guna Mewujudkan Indonesia yang Berkeadilan dan Setara”. Selain Kholik, menjadi pembicara utama yakni Ketua DPD periode 2009-2014 Ginanjar Kartasasmita dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Kholik, otonomi daerah sejatinya amanat reformasi dan menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Integrasi otonomi daerah dan pembangunan nasional itu yang perlu diperkuat kembali. Peran DPD kuat sekali di sini
"Alat kelengkapan seperti komite itu harus lebih mendorong dalam mengoptimalkan tupoksi bagaimana aspirasi daerah, termasuk ada fungsi baru yaitu pemantauan evaluasi perda," kata Kholik di Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Kholik memandang fungsi ini belum efektif dijalankan. Bila berjalan dengan baik, komite ini nantinya akan menilai sejauh mana efektivitas sebuah perda dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.