“Kami menyadari bahwa DPD RI punya ruang strategis untuk ikut menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional, agar aspirasi daerah benar-benar terakomodasi,” tambahnya.
DPD mendorong model pembangunan kolaboratif berbasis wilayah dengan pendekatan konferensi atau musrenbang khusus, melibatkan kementerian, pemda, akademisi dan pelaku usaha. Hal ini dinilai lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik infrastruktur yang menyokong sektor produktif di wilayah selatan Jawa.
“Kami ingin ada model yang sistematis, terfokus, dan tertopang oleh data serta aspirasi masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab konstitusional DPD RI untuk membangun kemitraan efektif dengan kementerian teknis, termasuk Kemenko Infrastruktur,” ujarnya.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir dalam rakor tersebut menyampaikan, pemerintah pusat sangat terbuka terhadap inisiatif daerah dan dukungan DPD dalam mengawal pembangunan infrastruktur prioritas.
“Kunci keberhasilan pembangunan adalah sinergi antara visi nasional Presiden Prabowo dengan agenda daerah. Konektivitas wilayah selatan menjadi perhatian utama karena menyangkut akses distribusi hasil pertanian dan perikanan yang mendukung swasembada pangan,” kata AHY.
AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi membutuhkan keterlibatan swasta dan inovasi pembiayaan.