"Karena itu menurut saya agar ini mulus ke depan urusan haji, jadikan kementerian sendiri yang itu langsung nyambung antara BPKH sebagai pengelola keuangan haji sekaligus dengan Kementerian Haji. Nah di Kementerian Haji juga ada tentu dari Kemenag yang selama ini dikelola, khusus juga di Kemenag ada pengelolaan yaitu Dana Abadi Umat,” ujarnya.
Legislator PDIP itu beranggapan, dengan adanya kementerian yang khusus tersebut, tata kelola haji diharapkan lebih efektif, efisien, bahkan langsung tepat sasaran, karena mengupayakan perbaikan dari hulu hingga hilir, dari mulai jemaah belum berangkat, hingga pulang kembali ke tanah air.
Jika beban haji yang sangat berat ini terus diupayakan sama seperti sebelumnya, yaitu ditangani oleh Kemenag, ia meyakini tidak akan ada perubahan fundamental. Ruang kendali seorang Menteri Agama menjadi terlalu luas dan lebar. Padahal, urusan Kemenag tidak hanya soal haji, yang terpenting adalah pembangunan pendidikan keagamaan termasuk membahas persoalan aktual.
"Sehebat-hebatnya seorang menteri yang rantainya begitu panjang, itu akan berat melakukan pengawasan,” tuturnya.