JAKARTA, iNews.id – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi langkah Kepolisian RI (Polri) menggunakan pendekatan lunak dalam menangani kerusuhan dan penyanderaan di Kompleks Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (8/5/2018) malam.
“Pendekatan lunak yang dilakukan Polri terhadap 156 teroris bersenjata pantas diberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/5/2018).
Pada saat berlangsungnya insiden, lima korban tewas secara mengenaskan di pihak Polri. Kendati demikian, Polri mampu menahan diri dari kemarahan dan tetap mengambil langkah-langkah penanganan dengan kepala dingin.
Bamsoet mengatakan, DPR mendorong pimpinan Polri melakukan evaluasi sistem pengamanan narapidana (napi) teroris. Parlemen juga merekomendasikan kepada Polri untuk memberlakukan pengamanan ekstra maksimum (extra maximum security) terhadap para tahanan dan napi teroris.
Menurut Bamsoet, pengamanan ekstra maksimum harus menutup kesempatan para napi memiliki atau menguasai peralatan sesederhana apa pun yang dapat digunakan untuk membobol rutan atau mengancam para petugas rutan.
“Fakta bahwa lima korban tewas akibat luka bacokan senjata tajam tentu akan memunculkan pertanyaan, dari mana atau bagaimana prosesnya sehingga para napi teroris itu bisa memiliki atau menguasai senjata tajam? Masalah ini tentu harus diselidiki, siapa yang membawa dan memberikan senjata tajam kepada para napi,” katanya.
Dia menilai penguasaan senjata tajam oleh para napi teroris itu menjadi pertanda bahwa sel para teroris di Rutan Mako Brimob belum menerapkan standar pengamanan ekstra maksimum. “Padahal standar pengamanan ekstra maksimum diperlukan untuk membatasi interaksi napi dengan rekan mereka atau jaringan sel-sel teroris di luar rutan,” ujarnya.
Dalam penerapannya, kata Bamsoet, pengamanan ekstra maksimum mewajibkan keluarga atau rekan para napi untuk membatasi barang-barang bawaan mereka saat melakukan kunjungan ke rutan. Dengan begitu, peluang untuk masuknya berbagai peralatan yang berpotensi mengancam keselamatan petugas rutan dapat diminimalisasi.