"Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa celah hukum dan lemahnya pengawasan sering kali membuat kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Azis.
Azis menilai, akar masalah alih fungsi sawah bukanlah soal izin, melainkan sinkronisasi tata ruang dan integritas kebijakan daerah.
"Saya memandang bahwa akar masalah alih fungsi sawah tidak hanya soal izin, tetapi menyangkut sinkronisasi tata ruang dan integritas kebijakan daerah," kata Azis.
Azis mengatakan, banyak daerah belum menyelesaikan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sejalan dengan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara peta nasional dan rencana daerah.
"Di celah inilah sering muncul praktik alih fungsi terselubung, di mana izin diberikan atas nama investasi strategis tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap produksi pangan," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan Prabowo akan menerbitkan aturan yang melarang alih fungsi lahan sawah.
"Pak Nusran (Menteri ATR/BPN) kemarin dalam rapat terakhir meminta percepatan mengenai PP (peraturan pemerintah), perubahan PP atau keppres (keputusan presiden), agar betul sawah itu enggak boleh lagi (alih fungsi)," ujar Zulhas di Jakarta, Kamis (16/10/2025).