Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang tanpa catatan.
Mereka menilai RUU Perampasan Aset telah tertunda selama 18 tahun dan tak kunjung dibahas oleh DPR. Kini, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU tersebut berhasil dirampungkan sebelum tenggat yang ditetapkan, yakni 15 Desember mendatang.
"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.