JAKARTA, iNews.id — Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengkritik rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi murid. Dia menegaskan pemberian PR merupakan bagian strategi pembelajaran yang menjadi kewenangan guru, bukan kepala daerah.
“Guru adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan karakteristik siswanya. Karena itu, keputusan untuk memberikan PR atau tidak seharusnya diserahkan kepada guru, bukan dibatasi secara sepihak oleh kepala daerah,” ujar Lalu dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Legislator PKB itu mengingatkan, pendidikan bersifat kontekstual. Strategi belajar seperti PR bisa relevan untuk sebagian siswa dalam menguatkan pemahaman materi.
Dia mengingatkan, tidak semua siswa punya kondisi belajar yang sama di rumah.
“Ada yang butuh penguatan lewat PR, ada juga yang tidak. Di sinilah pentingnya diskresi guru dalam menentukan metode belajar yang paling sesuai,” tegasnya.
Lalu Hadrian memahami semangat untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan memang baik, namun jangan sampai mengabaikan prinsip-prinsip pedagogi alias ilmu pendidikan dan profesionalitas guru.